Isu dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai triliunan rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya sorotan terhadap kasus ini, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea muncul ke permukaan dan memastikan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, tidak akan menghindari proses hukum.
Melalui pernyataan resminya, Hotman menegaskan bahwa kliennya siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dan akan bersikap kooperatif dalam memberikan klarifikasi terkait proyek pengadaan Chromebook tersebut.
Komitmen untuk Kooperatif
“Pak Nadiem tidak pernah berpikir untuk mangkir atau lari dari tanggung jawab. Beliau siap hadir kapan pun dipanggil dan akan menjelaskan semua yang diperlukan secara terbuka,” ujar Hotman kepada awak media.
Pernyataan ini menjawab spekulasi publik yang berkembang pasca Kejagung mengungkap adanya indikasi kerugian negara dalam pengadaan ratusan ribu unit Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Beberapa pihak menyebut bahwa program ini dibalut dengan niat baik namun diduga dikotori oleh praktik mark-up dan permainan vendor.
Hotman menambahkan bahwa sebagai pemimpin kementerian saat itu, Nadiem memiliki itikad baik dalam mendigitalisasi pendidikan dan justru menjadi korban dari sistem pengadaan yang dijalankan oleh oknum di level teknis.
Kasus Chromebook: Dari Harapan Jadi Sorotan
Program pengadaan Chromebook awalnya digadang-gadang sebagai terobosan digitalisasi pendidikan, terutama pascapandemi COVID-19 yang menuntut pembelajaran daring. Namun, kejagung menemukan indikasi bahwa harga satuan perangkat jauh di atas harga pasar, serta beberapa perangkat diduga tidak sesuai spesifikasi dan bahkan mangkrak di gudang sekolah.
Penyelidikan intensif pun dilakukan, dengan memeriksa pejabat kementerian, vendor, serta mitra pengadaan. Nadiem, sebagai tokoh yang menginisiasi program, kini ikut dimintai keterangannya untuk memperjelas proses pengambilan keputusan dalam proyek tersebut.
Transparansi dan Kepentingan Publik
Pakar hukum menilai kehadiran Nadiem sebagai bentuk transparansi dan menghormati proses hukum. Kehadirannya tidak serta-merta menandakan keterlibatan, namun menjadi bagian penting dari klarifikasi atas kebijakan publik yang menyangkut anggaran besar.
“Nadiem adalah tokoh publik yang punya tanggung jawab moral. Jika dia hadir dan menjelaskan, ini akan jadi preseden baik bagi pejabat negara lainnya,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Kehadiran Hotman Paris sebagai kuasa hukum mempertegas bahwa kasus ini tidak main-main. Namun di saat yang sama, konfirmasi bahwa Nadiem Makarim tidak akan mangkir dan siap bersikap kooperatif menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan dalam koridor transparansi dan tanggung jawab. Kini, publik menanti kejelasan: apakah proyek Chromebook ini hanya cacat pelaksanaan, atau ada motif korupsi yang lebih dalam.
